LISTRIKTODAY – Menteri BUMN Erick Thohir akhir pekan lalu melakukan kunjungan kerja ke Bali. Salah satu agendanya, adalah menengok Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang ada di kantor PLN Bali Selatan.

Erick pun mengapresiasi komitmen PLN mendukung program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Untuk itu, lanjut Erick, pemerintah mendukung langkah PLN yang telah menyiapkan infrastruktur untuk pengisian baterai mobil listrik atau SPKLU.
Sejauh ini, sudah ada di 4 di rest area di Tol Trans Jawa, dan 13 di titik lainnya seperti hotel dan pusat perbelanjaan. “Ke depan jumlah tersebut akan terus ditambah,” katanya.

KBLBB perlu didukung segenap pihak, mengingat penting dan besarnya manfaat program ini. Hal ini pun diamini oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurutnya, setidaknya ada empat kelebihan mendorong era kendaraan listrik untuk publik.

Pertama, hadirnya mobil listrik ini tentu akan meningkatkan ketahanan energi nasional. Erick menjelaskan, kebutuhan minyak kita sekitar 1,5 juta barel per hari, sedangkan produksi dalam negeri hanya separuhnya.

Baca Juga :  Meneladani Kebijakan Jokowi, PLN Genjot Sertifikasi Aset

“Dengan begitu, kekurangannya harus diimpor, yaitu sekitar Rp200 triliun per tahun,” katanya.

Kedua, sepenuhnya menggunakan energi domestik. Mobil listrik cukup dicas dengan energi yang kita produksi dari domestik seperti batu bara, gas, air, ataupun EBT.

“Kita tidak perlu membuang devisa negara,” tegas Erick.

Ketiga, biaya operasional Mobil Listrik juga sangat rendah, yaitu hanya seperlima dari mobil BBM. Erick mencontohkan, kika untuk jarak tempuh yang sama mobil biasa butuh biaya Rp 500.000, maka mobil listrik ini hanya membutuhkan biaya kurang lebih Rp100.000-an.

“Kemarin Komisari PLN, Pak Dudy sudah ujicoba menggunakan mobil listrik dari Jakarta ke Bali hanya butuh Rp200.000. Kalau biasanya dengan mobil biasa, BBM-nya habis sekitar Rp1,1 juta,” jelasnya.

Keempat, kendaraan listrik ini juga lebih ramah lingkungan. Erick menambahkan, dari sisi energi untuk menyuplai mobil listrik menghasilkan emisi CO2 separuh dari emisi CO2 yang dihasilkan dari mobil BBM.

“Emisi mobil biasa juga terdistribusi di jalan-jalan di seluruh kota, sedangkan emisi untuk energi mobil listrik hanya terkonsentrasi di sekitar pembangkit,” jelasnya.

Baca Juga :  PLN Tancap Gas Bangun Infrastruktur Kendaraan Listrik

Melihat empat poin kelebihan kendaraan listrik, pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Hadirnya beleid ini, perlu direspons dengan implementasi dan dukungan dari banyak pihak. Pemerintah pun, telah berupaya menyusun kebijakan turunan setingkat Peraturan Menteri untuk insentif dan dukungan finansial dalam rangka menggalakkan mobil listrik.

“Baik dari sisi pajak PPN, PPH, dan PPNBM, biaya masuk, dan yang lain, seperti yang sudah diberlakukan di Eropa,” tegasnya.